BANJARMASIN — POTRETBANUA.COM-
Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK) Kalimantan Selatan menyoroti berulangnya krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari ancaman kesehatan pelajar hingga dampaknya terhadap distribusi bahan pokok. Organisasi tersebut juga meminta pemerintah daerah menyiapkan solusi permanen agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Sorotan itu disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FKPWK Kalsel dalam peringatan Milad ke-2 yang mengusung tema “Tumbuh Mandiri Bangkit Bersinergi” di Efa Cafe Coffee and Eatery, Hotel Eva, pada 22 Agustus. Acara tersebut dihadiri ratusan undangan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh daerah, dan insan pers.
Selain menyampaikan sikap terhadap persoalan sosial dan kebijakan pemerintah daerah, FKPWK Kalsel dalam peringatan tersebut menegaskan komitmennya bergerak di bidang sosial, hukum, dan kebudayaan.
Pengurus FKPWK Kalsel, Akhmad Murjani, mengatakan karhutla tidak hanya menimbulkan kabut asap dan meningkatkan risiko penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi logistik.
Menurut dia, gangguan pada jalur transportasi, termasuk rute Liang Anggang–Pelaihari dan Banjarbaru, dapat berdampak langsung terhadap pasokan serta harga bahan pokok masyarakat.
Karena itu, FKPWK Kalsel mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Pendidikan mengevaluasi dampak kabut asap terhadap kesehatan pelajar. Opsi meliburkan sekolah atau menerapkan sistem pembelajaran alternatif, menurut FKPWK, perlu dipertimbangkan apabila kondisi udara membahayakan.
“Pemerintah daerah harus duduk bersama dan bersinergi mengatasi masalah ini secara serius. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban ISPA dan perekonomian warga lumpuh,” tegas Akhmad Murjani.
FKPWK juga menyatakan siap memberikan pendampingan hukum dan fasilitasi sosial kepada warga yang terdampak karhutla, terutama mereka yang kehilangan lahan pertanian maupun tempat tinggal.
Tim Advokat FKPWK Kalsel, Bujino A. Sahlan, mengatakan pendampingan tersebut diarahkan agar masyarakat terdampak memperoleh hak dan akses bantuan sosial untuk mendukung pemulihan ekonomi.
“Kami siap mengadvokasi dan mendampingi warga terdampak agar mereka mendapatkan hak serta akses bantuan sosial dari pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi mereka,” ungkap Bujino A. Sahlan.
Di tengah kritik terhadap persoalan sosial dan lingkungan, FKPWK Kalsel juga menggunakan momentum milad untuk memberikan penghargaan kepada sejumlah warga Banua yang dinilai berprestasi.
Penghargaan diberikan antara lain kepada seorang pelajar yang meraih penghargaan dari lembaga antariksa Amerika Serikat (NASA) beserta guru pembimbingnya, serta seniman pencipta lagu-lagu daerah Banjar.
Ketua Dewan Pembina FKPWK Kalsel, H. Junaidi, mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga pesan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan pencapaian warga Kalsel.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dari FKPWK. Kami merangsang dan mengingatkan pejabat berwenang bahwa ada anak daerah berprestasi internasional yang selama ini kurang tersentuh. Penghargaan tidak harus selalu materi, ucapan pun adalah bentuk apresiasi yang bermakna,” ujar H. Junaidi.
Ketua DPP FKPWK Kalsel, H. Rachmad Fadillah, S.H., menambahkan pemberian penghargaan tersebut akan dilanjutkan sebagai agenda tahunan organisasi. Langkah itu diharapkan dapat menjaga semangat generasi muda Banua untuk terus berprestasi.
FKPWK Kalsel turut merespons kedatangan Presiden RI ke Kalimantan Selatan dalam rangka penanganan karhutla. Organisasi itu mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan kabut asap di daerah.
Namun, H. Junaidi mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan intervensi pemerintah pusat sebagai satu-satunya solusi. Menurut dia, karakter persoalan karhutla yang berulang setiap tahun membutuhkan kebijakan jangka panjang dan penanganan yang lebih terencana di tingkat daerah.
“Kejadian kabut asap ini berulang setiap tahun di Kalsel, Kalteng, maupun Kaltim. Pemerintah daerah harus tanggap dan punya pemikiran khusus agar kita tidak jatuh di lubang yang sama setiap tahunnya,” tutup H. Junaidi.
Peringatan Milad ke-2 menjadi momentum bagi FKPWK Kalsel untuk mempertegas posisi organisasi sebagai wadah yang tidak hanya bergerak dalam penguatan kerukunan warga, tetapi juga dalam advokasi hukum, aksi sosial, dan pelestarian kebudayaan di Kalimantan Selatan.
