Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama mitra menyepakati kelengkapan Surat Pertanggungjawaban kegiatan Result-Based Payment REDD+ melalui rapat koordinasi yang digelar secara hybrid.
Koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi antara lembaga perantara dan penerima manfaat terkait kelengkapan administrasi SPJ kegiatan RBP REDD+.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra melalui Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Alip Winarto mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan tertib serta dokumen pertanggungjawaban dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan kesamaan pemahaman dalam penyusunan SPJ menjadi kunci keberhasilan program sehingga seluruh proses administrasi dapat berjalan dengan baik.
“Kesamaan persepsi dalam penyusunan SPJ sangat penting agar seluruh proses administrasi berjalan lancar dan sesuai aturan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, lembaga perantara Pena Bulu memaparkan materi terkait kelengkapan SPJ yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama para peserta.
Hasil koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya penegasan peran narahubung dan pelaksana kegiatan guna mendukung tertib administrasi serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program RBP REDD+ di Provinsi Kalimantan Selatan(mckalsel/lnk).
