BANJARBARU potretbanua.com
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan penguatan otonomi daerah sebagai kunci mendorong pembangunan yang mandiri, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen ini disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah, Muhammad Syarifuddin, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional di Lapangan Setdaprov Kalsel, Senin (4/5/2026).
Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar kewenangan, tetapi juga tanggung jawab dalam mengelola potensi daerah secara optimal dengan tetap selaras dengan kebijakan nasional.
“Melalui otonomi daerah, kita wujudkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan harapan bangsa,” ujar Syarifuddin.
Ia menekankan, keselarasan kebijakan pusat dan daerah menjadi faktor krusial agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Tanpa keselarasan, program tidak akan efektif dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Pemprov Kalsel juga mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam menjawab tantangan global seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air. Upaya tersebut diiringi strategi memperluas lapangan kerja, memperkuat kewirausahaan, serta mendorong peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi inklusif.
Selain itu, tata kelola pemerintahan dituntut semakin responsif dengan pendekatan berbasis hasil, cepat, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.
“Pemerintahan harus bergerak cepat, adaptif, dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas status kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa arah pembangunan yang kita jalankan sudah berada pada jalur yang benar,” ungkapnya.
Capaian tersebut menjadi pijakan bagi Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pendidikan, sekaligus memperkuat peran otonomi daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan(mckalsel/lnk).
