BANJARBARU – potretbanua.com
Proyek raksasa Jembatan Pulau Laut memasuki babak krusial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu resmi menyepakati kelanjutan kontrak pembangunan infrastruktur penghubung tersebut melalui skema tahun jamak (multiyears).
Penandatanganan kontrak strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, S.Sos, bersama Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif di Aula Kantor Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (30/3/2026).
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, mengungkapkan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi strategis untuk memicu pertumbuhan ekonomi baru. Kekuatan utama proyek ini terletak pada kolaborasi anggaran antara provinsi dan kabupaten.
“Nilai investasi kita sharing. Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing menyiapkan 100 miliar rupiah, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 550 miliar rupiah per tahun,” ujar Muhidin dalam sambutannya.
Dengan total investasi daerah mencapai Rp750 miliar per tahun, dana tersebut difokuskan untuk pembangunan konstruksi bagian pinggir jembatan. Sementara itu, untuk struktur bentang tengah yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, Pemerintah Pusat akan mengambil peran besar.
“Bagian tengah nanti dilaksanakan oleh Kementerian PU dengan anggaran sebesar Rp3 triliun,” pungkas Gubernur.
Mengingat nilai investasi yang jumbo dan durasi pengerjaan yang panjang, Gubernur Muhidin memberikan instruksi khusus kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat. Tujuannya jelas: proyek harus berjalan tepat waktu dan memenuhi standar kualitas tinggi tanpa deviasi.
Jembatan ini diproyeksikan selesai sepenuhnya pada tahun 2028. Jika rampung tepat waktu, infrastruktur ini akan menjadi gerbang logistik utama yang mengoneksikan wilayah, memangkas waktu tempuh secara signifikan, serta menghidupkan sektor perikanan dan pariwisata di pesisir Kalimantan Selatan.
Kehadiran Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, dalam seremoni ini menegaskan posisi tawar Kabupaten Kotabaru yang sangat berkepentingan terhadap aksesibilitas Pulau Laut. Bagi Pemkab Kotabaru, jembatan ini adalah urat nadi baru untuk mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal.(Kominfo/lnk)
